Oleh: Mauliati

Mahasiswi Pascasarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Profesi terapis refleksologi di Aceh masih berhadapan dengan persoalan stigma. Sebagian masyarakat cenderung mengaitkan pekerjaan ini dengan praktik prostitusi. Padahal, pelayanan refleksologi profesional dan tindakan asusila merupakan dua hal yang berbeda. Menyamakan keduanya tanpa melihat praktik dan konteksnya merupakan bentuk generalisasi yang tidak adil.

Refleksologi adalah bidang pelayanan yang menuntut keterampilan, etika, disiplin, dan tanggung jawab. Penyimpangan yang dilakukan individu tertentu tidak dapat dijadikan dasar untuk merendahkan seluruh profesi. Terlebih, persoalan di lapangan tidak selalu berasal dari terapis. Sebagian pelanggan justru meminta layanan di luar batas profesional, bahkan bertentangan dengan etika dan prinsip syariah.

Dalam situasi tersebut, terapis berhak menolak permintaan yang tidak pantas. Pengelola usaha pun berkewajiban memberikan perlindungan. Pelanggan juga harus memahami bahwa tempat refleksologi merupakan ruang pelayanan profesional, bukan ruang untuk memenuhi keinginan yang menyimpang.

Persoalan ini memperlihatkan bahwa stigma bukan sekadar masalah citra profesi. Ia menyangkut keadilan sosial, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dakwah yang Melampaui Mimbar

Dalam perspektif Ilmu Dakwah, persoalan ini dapat dibaca melalui konsep dakwah bil-hal, yakni penyampaian nilai Islam melalui tindakan nyata dan keteladanan. Dakwah tidak hanya berlangsung melalui ceramah, tetapi juga melalui kebijakan, sistem kerja, dan cara manusia memperlakukan sesamanya.

Dalam dunia usaha, dakwah bil-hal tercermin dari pengelolaan yang adil, perlindungan pekerja, pelayanan beretika, serta pemenuhan hak karyawan. Prinsip syariah karena itu tidak cukup ditempatkan sebagai identitas usaha atau strategi pemasaran. Ia harus menjadi dasar dalam tata kelola dan pengambilan keputusan.

Pemisahan pelayanan laki-laki dan perempuan, SOP yang jelas, pembinaan etika, serta pengawasan operasional merupakan beberapa bentuk penerjemahan nilai tersebut ke dalam praktik. Ukuran usaha syariah bukan semata-mata nama yang digunakan, melainkan konsistensi antara nilai yang diklaim dan perilaku yang dijalankan.

Pengusaha sebagai Agen Dakwah

Pemilik usaha memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem kerja yang bermartabat. Tanggung jawabnya tidak berhenti pada pencapaian omzet dan pertumbuhan bisnis. Ia juga berkewajiban memastikan pekerja memperoleh hak secara layak, perlindungan, pembinaan keterampilan, dan lingkungan kerja yang aman.

Terapis bukan sekadar sumber produktivitas perusahaan. Mereka adalah manusia yang memiliki hak untuk dihargai dan berkembang. Memperlakukan pekerja secara adil, menjaga amanah, serta melindungi mereka dari perilaku pelanggan yang melanggar batas profesional merupakan praktik etis yang sejalan dengan nilai dakwah.

Disinilah dakwah menemukan relevansinya dalam aktivitas ekonomi: bukan hanya melalui pesan yang disampaikan, tetapi melalui sistem yang dibangun dan keadilan yang dirasakan.

Mengubah Persepsi, Menegakkan Etika

Prinsip amar makruf nahi mungkar juga menuntut tanggung jawab semua pihak. Pengusaha harus menjaga standar pelayanan, terapis menjalankan profesinya secara profesional, pelanggan menghormati batas etika, dan masyarakat menilai secara proporsional.

Menegakkan syariat bukan berarti membenarkan semua usaha yang menggunakan label syariah. Praktik yang menyimpang tetap harus dikritisi. Namun, kritik harus diarahkan kepada tindakan dan pelakunya, bukan digeneralisasikan kepada seluruh pekerja dalam profesi tersebut.

Selain melalui tindakan, upaya meluruskan persepsi juga dapat dilakukan melalui dakwah bil-qalam. Tulisan opini di media massa menjadi sarana edukasi publik untuk membangun pemahaman yang lebih adil, kritis, dan berimbang. Dengan demikian, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut membentuk kesadaran sosial.

Dari Stigma Menuju Kemaslahatan

Refleksologi syariah memiliki peluang menjadi ruang pemberdayaan ekonomi sekaligus penguatan etika kerja. Namun, peluang tersebut hanya bermakna apabila nilai syariah diwujudkan dalam profesionalisme, perlindungan pekerja, dan tanggung jawab sosial.

Pada akhirnya, dakwah tidak cukup berhenti pada ajakan untuk menjadi baik. Dakwah juga harus menghadirkan kondisi yang memungkinkan manusia bekerja secara terhormat, memperoleh perlindungan, dan hidup dengan martabat.

Aceh membutuhkan cara pandang yang lebih adil: kritis terhadap penyimpangan, tetapi tidak menghakimi seluruh profesi. Sebab, kesalahan sebagian individu tidak semestinya menjadi stigma bagi mereka yang bekerja secara profesional.

Kritiklah penyimpangannya, bukan profesinya. Tegakkan etikanya, bukan prasangkanya. Karena menghormati martabat manusia juga merupakan bagian dari nilai dakwah.