Arusmedia tunduk pada Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012. Di bawah ini adalah ringkasan pokok-pokok pedoman tersebut dan cara kami menerapkannya. Teks resmi selengkapnya dapat dibaca di situs Dewan Pers.
Verifikasi dan Keberimbangan
Setiap berita harus melalui verifikasi, dan berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Pengecualian hanya berlaku dalam keadaan terbatas, misalnya ada kepentingan publik yang mendesak, sumber pertama kredibel, dan subjek berita belum dapat dihubungi. Dalam keadaan itu, kami mencantumkan keterangan bahwa berita masih memerlukan verifikasi, lalu melanjutkan verifikasi dan memuat hasilnya dalam berita pemutakhiran yang ditautkan.
Isi Buatan Pengguna
Komentar dan kiriman pembaca wajib mematuhi Syarat & Ketentuan kami. Isi yang bohong, fitnah, sadis, cabul, menghasut kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan, atau menganjurkan kekerasan tidak diperbolehkan. Kami menyediakan tombol laporan pada setiap komentar dan menindaklanjuti laporan yang sah secepatnya.
Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab Dewan Pers. Ralat atau koreksi dimuat pada berita yang bersangkutan dengan mencantumkan waktu pemuatannya.
Pencabutan Berita
Berita yang sudah terbit tidak dicabut karena tekanan pihak di luar redaksi. Pencabutan hanya dilakukan untuk alasan yang dibenarkan pedoman, misalnya menyangkut isu SARA, kesusilaan, masa depan anak, atau pengalaman traumatik korban, dan disertai pengumuman beserta alasannya.
Iklan
Iklan dan konten berbayar selalu diberi tanda yang jelas, misalnya "Iklan", "Advertorial", atau "Sponsored", sehingga pembaca dapat membedakannya dari berita.
Hak Cipta dan Sengketa
Kami menghormati hak cipta sesuai peraturan perundang-undangan. Sengketa terkait pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme yang ditetapkan Dewan Pers.