BANDA ACEH - Hingga sampai saat ini, Aceh masih menunaikan hukum Islam yang kuat dan diatur sebaik mungkin. Aturan ini telah lahir dari jauh-jauh hari saat masa kejayaan Islam di Aceh. Tulisan ini secara khusus membahas aturan-aturan tersebut dibawah kepemimpinan Kesultanan Alauddin Johan Syah mengenai "Bahtera Hukum dan Tertib Sosial Kerajaan". Aturan tersebut secara detail telah ditulis dalam sebuah kitab kuno berjudul Safinatu Al-Hukkam yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin bin Qadhi Baginda Khatib dari Tarusani.
Berikut informasi ataupun tulisan yang mengatur soal hukum dan tertib sosial di kerajaan Aceh yang dilansir dari museum.acehprov.go.id, Selasa, 10 November 2026.
Bagaimana masyarakat Kesultanan Aceh di masa lampau mengelola perniagaan yang riuh, merajut ikatan sakral perkawinan, hingga menyelesaikan sengketa sipil dan menegakkan keadilan? Jawabannya tidak melulu tersimpan dalam narasi heroik peperangan atau kemegahan puing istana. Peradaban besar dibangun di atas tertib hukum, dan cetak biru ketertiban Aceh masa lalu itu terekam abadi dalam selembar kertas Eropa beraksara Jawi yang tersimpan di Museum Aceh: Kitab Safinatu Al-Hukkam fi Takhlishlil Khasham.
Secara harfiah, kitab ini memuat judul yang puitis sekaligus filosofis: “Bahtera Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan”. Ditulis oleh ulama besar Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin bin Qadhi Baginda Khatib dari Tarusani, kitab hukum ini lahir dari rahim kebutuhan praktis tata negara Kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Johan Syah. Sebagai seorang qadhi (hakim agung) sekaligus penasihat kesultanan, Syekh Jalaluddin merumuskan aturan yang menjembatani syariat Islam dengan realitas sosiologis masyarakat lokal.
Secara genealogi keilmuan, Safinatu Al-Hukkam tidak berdiri sendiri. Ia melanjutkan tradisi intelektual emas yang dipelopori oleh pendahulunya, Syekh Abdurrauf al-Jawi al-Fanshuri (Syiah Kuala) melalui kitab legendaris Mir'atul Thullab. Keduanya memiliki napas yang sama: membumikan hukum Islam ke dalam bahasa Melayu agar bisa dipahami dan dijalankan secara membumi.
Integrasi Syariat, Adat, dan Tata Negara
Membaca isi naskah setebal 660 halaman ini membuka mata kita bahwa hukum di masa Kesultanan Aceh tidak melulu berbicara soal ritus ibadah personal. Hukum adalah instrumen hidup yang menyentuh urusan domestik hingga geopolitik dagang internasional.
Naskah ini dibuka secara metodologis lewat dua muqaddimah. Pertama, penulis melakukan kodifikasi terminologi hukum untuk menyamakan persepsi publik—mulai dari definisi wajib, sunat, haram, hingga konsep adat, kanun, dan resam. Muqaddimah kedua bertindak layaknya undang-undang tata negara kuno, yang merinci sumpah jabatan, wewenang, serta kriteria moral yang wajib dipenuhi oleh para pemangku kebijakan publik; mulai dari sultan, wazir (menteri), qadhi, hingga para hulubalang.
Selanjutnya, isi utama kitab ini membedah tiga domain krusial kehidupan:
Hukum Perdagangan (Muamalah): Mengatur jalannya pasar, akad niaga, serta panduan etis bagi hakim dalam memutus sengketa dagang agar ekonomi kerajaan berjalan adil tanpa monopoli yang zalim.
Hukum Perkawinan (Munakahat): Menyusun pilar-pilar domestik, hak dan kewajiban keluarga, yang menjadi fondasi ketahanan sosial masyarakat Aceh.
Hukum Pidana (Jinayah): Menegaskan pasal-pasal pidana dan sanksi hukum demi menjaga keamanan publik, lengkap dengan petunjuk pembuktian perkara bagi para hakim di meja peradilan.
Melalui pembagian ini, Safinatu Al-Hukkam menegaskan bahwa tegaknya sebuah bangsa bergantung pada kepastian hukum di sektor ekonomi, keharmonisan di tingkat keluarga, dan ketegasan peradilan dalam menindak kriminalitas.
Estetika Iluminasi dan Seni Manuskrip Kuno
Safinatu Al-Hukkam bukan sekadar teks hukum yang kaku, melainkan sebuah karya seni filologika yang bernilai tinggi. Ditulis dalam bentuk prosa dengan gaya tulisan Naskhi yang rapi, naskah ini menjadi saksi dari tingginya selera seni tulis Nusantara.
Keunikan fisik naskah ini terletak pada bagian awalnya yang dihiasi iluminasi indah dengan ragam hias khas ornamen Aceh, seperti motif kulahkama, talo dua meuputa, dan guratan bungong (bunga). Sang penulis menggunakan tinta merah menyala pada bagian-bagian tertentu di tepi teks sebagai penanda visual struktural untuk mempermudah pembaca menemukan bab atau pasal yang dicari. Penggunaan kertas Eropa bersampul kertas yang dijilid dengan rajutan benang menandakan bahwa pada abad tersebut, Aceh merupakan wilayah kosmopolitan yang memiliki akses luas terhadap komoditas global.
Menjaga Mata Rantai Intelektual Generasi Depan
Meski naskah asli dengan nomor inventaris 07.0000300 ini tercatat mengalami rusak ringan akibat dimakan usia, denyut pengetahuan di dalamnya menolak untuk padam. Guna menyiasati kepunahan informasi, Museum Aceh telah mengambil langkah progresif dengan melakukan transliterasi menyeluruh pada tahun 2019. Proses alih aksara dari Jawi ke Latin tersebut berhasil dibukukan menjadi karya setebal 765 halaman, menjadikannya jembatan bagi para peneliti, akademisi, dan masyarakat modern untuk membedah sejarah hukum dan evolusi bahasa Melayu di Nusantara.
Kini, lembaran asli Safinatu Al-Hukkam dipamerkan dengan anggun di lantai 1, Ruang Pameran Tetap Museum Aceh. Keberadaannya di era digital saat ini melempar pesan penting ke hadapan kita: bahwa warisan kebudayaan sebuah bangsa tidak melulu berbentuk fisik bendawi seperti meriam kuno atau batu nisan para raja.
Warisan budaya terdalam justru mewujud dalam bentuk gagasan tertulis—tentang bagaimana sebuah peradaban memikirkan keadilan, merumuskan kedamaian, dan menyusun masa depan bersama secara berkeadilan. Membaca Safinatu Al-Hukkam adalah upaya merawat kembali ingatan kolektif kita bahwa Aceh pernah memimpin dengan kompas hukum yang kokoh.
