Bencana alam tidak pernah memilih siapa korbannya, sehingga solidaritas kemanusiaan pun semestinya tidak mengenal batas wilayah operasional. Namun, realitas di lapangan sering kali memunculkan tanda tanya besar terkait pemerataan kepedulian dari pemangku kepentingan sumber daya alam di Tanah Rencong.
Sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) memegang mandat penting dalam mengelola dan mengendalikan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah kewenangan Aceh.
Bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), peran lembaga ini tidak hanya dinanti dalam hal eksplorasi energi, tetapi juga dalam tanggung jawab sosial kemasyarakatan, terutama saat musibah melanda.
Publik tentu masih ingat aksi sigap BPMA dan KKKS Wilayah Kerja Aceh pada tahun 2025 lalu. Kala itu, berkolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan seperti Surveyor Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Kemudian bantuan kemanusiaan berupa beras, minyak goreng, selimut, hingga perlengkapan bayi dikirimkan melalui jalur laut untuk meringankan beban korban banjir di pesisir utara dan timur Aceh, yakni Aceh Utara dan Aceh Timur. Langkah tersebut patut diapresiasi sebagai wujud empati industri migas terhadap masyarakat sekitar.
Namun, jika menengok ke belakang secara lebih jernih, muncul ketimpangan yang memicu kekecewaan mendalam. Pada periode bencana yang sama di penghujung November 2025, wilayah tengah Aceh sesungguhnya mengalami kelumpuhan parah.
Jembatan putus dan akses logistik terisolasi total sehingga hanya bisa ditembus melalui jalur udara. Sayangnya, di tengah situasi kritis tersebut, nyaris tidak terdengar kabar mengenai uluran tangan langsung dari BPMA maupun KKKS untuk saudara-saudara mereka di Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.
Kini, luka serupa kembali menganga. Bencana dahsyat kembali menerjang wilayah tengah Aceh. Lebih dari delapan perkampungan luluh lantak dan hampir seratus rumah mengalami kerusakan berat di Kabupaten Gayo Lues.
Sementara itu, tujuh belas kampung di Aceh Tenggara turut terdampak, ditambah titik-titik longsor yang memutus badan jalan lintas nasional di Aceh Tengah serta Bener Meriah. Lagi-lagi, di tengah jeritan warga dataran tinggi, kehadiran bantuan dari BPMA belum juga tampak.
Kondisi ini terasa ironis jika kita menilik besarnya potensi kekayaan migas bumi Aceh. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), daerah ini berhak atas Dana Bagi Hasil (DBH) migas hingga 70 persen dari penerimaan bersih. Mengacu pada data yang dikutip dari Antara News, pada tahun 2025 saja Aceh mengantongi DBH migas sebesar Rp100,03 miliar.
Memang benar, secara mekanisme anggaran, DBH tersebut masuk ke kas daerah untuk kemudian didistribusikan ke kabupaten dan kota melalui program pembangunan. Namun, publik mempertanyakan kepekaan sosial dan tanggung jawab moral BPMA serta KKKS secara langsung di luar skema birokrasi anggaran tersebut.
Apakah kepedulian dan penyaluran bantuan kebencanaan dari sektor migas hanya diprioritaskan bagi daerah ring satu atau wilayah pesisir yang menjadi lokasi operasional mereka semata?
Jika jawabannya iya, hal ini tentu menorehkan kekecewaan besar bagi masyarakat di wilayah tengah Aceh. Mereka juga merupakan bagian sah dari pemilik negeri ini yang berhak merasakan manfaat dari kekayaan alam Aceh, terutama di masa-masa sulit.
Bagi warga di dataran tinggi, khususnya di Gayo Lues yang kini kehilangan tempat tinggal, lahan persawahan, hingga kebun sebagai sumber penghidupan, situasi saat ini adalah soal bertahan hidup.
Mereka tidak hanya membutuhkan janji pembangunan infrastruktur jangka panjang. Hal paling mendesak yang mereka perlukan detik ini adalah bahan pangan untuk sekadar menyambung nyawa.
Di saat genting seperti ini, bantuan dari mana pun sumbernya sangatlah berarti. BPMA dan seluruh mitra KKKS perlu membuktikan bahwa kepedulian mereka bersifat inklusif.
Jangan sampai muncul kesan bahwa kekayaan migas Aceh hanya berpihak pada pesisir, sementara masyarakat dataran tinggi dibiarkan berjuang sendirian menghadapi nestapa bencana.
