BANDA ACEH – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh mendorong pengembangan produk Indikasi Geografis sebagai daya tarik wisata berbasis budaya dan pengalaman lokal. Upaya tersebut dibahas dalam Webinar Serentak Road to Grand Launching Wisata Indikasi Geografis (GI Tourism) Indonesia 2026 di Ruang Corpu Kanwil Kementerian Hukum Aceh, Senin, 16 November 2026.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, menyampaikan bahwa melalui konsep GI Tourism, wisatawan tidak sekadar diajak menikmati keindahan alam suatu daerah atau membeli produk sebagai buah tangan. Wisatawan diharapkan terlibat langsung dalam ekosistem produk unggulan daerah tersebut.
"Wisatawan diajak mengunjungi lokasi produksi secara langsung, melihat proses pengolahan tradisional, berinteraksi dengan para petani maupun produsen lokal, serta mempelajari sejarah dan budaya yang melekat pada produk Indikasi Geografis tersebut," ujar Meurah Budiman.
Webinar tersebut merupakan program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI yang digelar serentak di seluruh kantor wilayah di Indonesia. Agenda ini sekaligus menjadi bagian dari promosi menjelang Grand Launching Wisata Indikasi Geografis Indonesia 2026 di kawasan wisata Dieng, Jawa Tengah, pada 18 November 2026.
Dalam paparan kuncinya, Direktur pada DJKI Hermansyah Siregar berharap GI Tourism dapat menjadi sarana promosi produk Indikasi Geografis yang memadukan ekspresi budaya tradisional. Menurut dia, daya tarik wisata berbasis kekayaan intelektual ini bertumpu pada narasi adat dan warisan budaya di daerah asal produk.
Diskusi di tingkat daerah menghadirkan tiga narasumber, yakni Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Wakil Ketua Masyarakat Pelindung Kopi Gayo (MPKG), serta Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya dari Kanwil Kementerian Hukum Aceh.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah diharapkan memahami peluang pengembangan pariwisata berbasis produk Indikasi Geografis sekaligus membangun jejaring kolaborasi lintas sektor.
Forum ini juga menekankan peran Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dalam menjaga kualitas, reputasi, dan karakteristik khas produk agar bernilai tambah bagi pariwisata.
Kegiatan diikuti perwakilan Bapperida, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Koperasi dan UKM tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh.
Selain itu, turut hadir pengurus dan anggota MPIG, pelaku serta produsen produk Indikasi Geografis, pengelola desa wisata, pelaku industri pariwisata, perguruan tinggi, hingga komunitas seni dan budaya se-Aceh.








