BIREUEN – Pusat Riset Hukum Islam dan Adat (PRHIA) Universitas Syiah Kuala (USK) bersama Baitul Mal Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Wakaf Aceh di Gedung Rektorat Universitas Almuslim, Peusangan, Kabupaten Bireuen, pada Selasa, 17 November 2026.
Diskusi dibuka langsung oleh Komisioner Baitul Mal Aceh, Fahmi Nasir, serta dihadiri Rektor Universitas Almuslim, Dr. Marwan, M.Pd.
Forum ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor di Kabupaten Bireuen, mulai dari unsur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Bappeda, Baitul Mal kabupaten dan gampong, Dinas Syariat Islam, DPMGPKB, Kemenag, KUA, para nazhir, yayasan, hingga akademisi Universitas Malikussaleh.
Ketua PRHIA sekaligus Sekretaris Senat USK, Prof. Dr. Azhari Yahya, S.H., MCL, MA, menegaskan bahwa penyusunan Naskah Akademik merupakan fondasi mutlak sebelum Rancangan Qanun Wakaf Aceh disahkan.
Menurutnya, keterlibatan aktif pemangku kepentingan di daerah sangat krusial untuk memetakan persoalan riil di lapangan.
"Dalam tata cara penyusunan qanun, tidak ada qanun aspirasi yang bisa diselesaikan tanpa naskah akademik. Hari ini kita beramal lewat pemikiran dan karya, berbuat demi agama untuk membangun model baru pengelolaan wakaf di Aceh yang lebih produktif," ujar Prof. Azhari dalam sambutannya.
Tidak hanya itu, Ia menyoroti bahwa pemahaman masyarakat selama ini masih kerap terbatas pada wakaf aset tidak bergerak seperti tanah masjid atau meunasah. Padahal, pengembangan wakaf tunai (cash waqf) dan wakaf produktif memiliki potensi besar untuk menopang ekonomi umat, sebagaimana keberhasilan model pengelolaan dana abadi di Norwegia dan Universitas Al-Azhar, Mesir.
"Kita ingin mengembangkan wakaf produktif dan wakaf tunai, di mana dana yang terkumpul dapat dikelola dan dimaksimalkan hasilnya tanpa mengurangi pokok wakafnya,” tambahnya.
Di samping itu, sambungnya, kita juga perlu melakukan digitalisasi serta penataan aset wakaf lama yang dulu diserahkan secara lisan agar memiliki kepastian hukum dan tidak memicu sengketa di kemudian hari, jelasnya.
Senada dengan itu, Komisioner Baitul Mal Aceh, Fahmi Nasir, menilai kuatnya tradisi wakaf di Aceh perlu diimbangi dengan aturan main yang tegas di tingkat daerah.
Menurutnya, ketiadaan regulasi spesifik selama ini kerap memicu tumpang tindih kewenangan antara Baitul Mal, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, hingga perangkat gampong.
"Melalui Rancangan Qanun Wakaf Aceh, pemerintah dan pemangku kepentingan berupaya menghadirkan pedoman mengikat guna melindungi aset wakaf secara hukum serta mencegah sengketa lahan maupun klaim sepihak dari ahli waris di masa mendatang," jelasnya.
Jalannya diskusi dipandu oleh Prof. Dr. M. Adli selaku moderator bersama tim penyusun dari USK yakni Prof. Dr. Sulaiman, S.H., MH., Prof. Teuku Muttaqin Mansur, dan Musliadi bin Usman.
Dari hasil diskusi tersebut, dirumuskan 15 poin kesimpulan utama sebagai bahan masukan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Wakaf Aceh, yaitu sebagai berikut:
1. Kedudukan dan kewenangan Baitul Mal
2. Perlindungan dan legalisasi aset wakaf
3. Pengembangan wakaf produktif
4. Pembentukan Dana Abadi Wakaf Aceh (DAWA)
5. Penguatan dan pembinaan kapasitas serta profesionalisme nazhir
6. Digitalisasi dan Satu Data Wakaf Aceh
7. Pemisahan aset dan keuangan wakaf
8. Pengembangan wakaf uang, Penguatan koordinasi antarlembaga
9. Pengaturan perubahan peruntukan dan penyelesaian sengketa wakaf
10. Pelibatan ulama dan kearifan lokal Aceh
11. Standardisasi pelaporan dan pengawasan wakaf
12. Pengaturan hubungan wakaf dengan yayasan dan lembaga pendidikan
13. Percepatan penanganan kesenjangan sertifikasi tanah wakaf
14. Penerapan mekanisme punishment dan reward bagi nazhir.








