JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Informasi tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu, 11 November 2026.
"Pokoknya benar," kata Budi Arie saat dikonfirmasi awak media, seperti dilansir detikNews, Kamis, 12 November 2026.
Budi Arie juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah Presiden tiba dari kunjungan kerja di Aceh.
Kabar pengunduran diri Gibran tersebut mencuat di tengah dinamika politik dan persoalan hukum terkait dokumen pendidikan yang menjadi polemik. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Prabowo dalam pertemuan pada Selasa, 10 November 2026.
Pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat pengunduran diri untuk menghadapi dinamika yang berkembang menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Di sisi lain, kabar pengunduran diri Gibran mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan politik. Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Parera, menilai informasi tersebut perlu dicermati dan mempertanyakan mengapa Gibran tidak menyampaikan pengunduran dirinya secara langsung kepada publik.
"Apa benar (mengundurkan diri)? Kenapa dia nggak umumkan sendiri?" kata Andreas kepada detikcom.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu juga menilai pengunduran diri tersebut berpotensi mengandung manuver politik. Ia mengingatkan kemungkinan adanya strategi tertentu di balik informasi yang beredar.
"Pertanyaannya apa betul? Mungkin saja ini tricky," ujarnya.
Andreas juga menilai langkah tersebut sebagai manuver politik yang mengingatkannya pada istilah "sein kiri belok kanan".
120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Kabar pengunduran diri Gibran tidak terlepas dari perkembangan di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai bagian dari proses pemakzulan Wakil Presiden.
Usulan tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis ini.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan HMP akan diteruskan dalam rapat paripurna sesuai jadwal.
Berdasarkan data yang disampaikan, 120 anggota DPR yang mengusulkan HMP terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 19 anggota Fraksi NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, dan 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Usulan tersebut didasarkan pada penilaian sejumlah anggota DPR bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden menyusul perkembangan putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikannya.
Dalam perkembangan perkara tersebut, MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA atau sederajat di luar negeri. Sementara itu, MA memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah dan batal demi hukum.
Ketua MPR Belum Melihat Surat Pengunduran Diri
Meski Budi Arie telah membenarkan kabar pengunduran diri tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum menerima informasi maupun melihat surat pengunduran diri Gibran.
"Saya belum dengar, saya belum lihat," kata Muzani seusai menghadiri acara HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Muzani menyatakan MPR belum dapat mengambil keputusan terkait kabar tersebut karena belum mengetahui secara langsung keberadaan surat pengunduran diri yang dimaksud.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga mengaku belum mengetahui secara pasti informasi pengunduran diri Gibran. Ia menyebut baru mengetahui kabar tersebut melalui pemberitaan media.
"Saya juga baru tadi di sini membaca media, itu ada berita dari Pak Budi Arie (Ketum Projo). Nah, kalau yang lain-lainnya saya belum tahu," ujar Dasco pada Rabu malam.
Dasco menambahkan, dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo di acara HUT Partai NasDem, tidak ada pembicaraan mengenai pengunduran diri Gibran.
Sikap Projo Sebelumnya dan Perkembangan Politik Gibran
Sebelum Budi Arie membenarkan kabar pengunduran diri Gibran pada 11 November 2026, Projo melalui Sekretaris Jenderalnya, Freddy Damanik, pada 10 November 2026 menyatakan bahwa Gibran belum mengajukan pengunduran diri secara formal.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui pemberitaan di situs resmi Projo. Organisasi relawan pendukung Joko Widodo itu juga sebelumnya menyoroti polemik dokumen pendidikan Gibran dan menyatakan bahwa putusan MK maupun MA tidak serta-merta dapat dijadikan dasar pemakzulan Wakil Presiden.
Dalam pemberitaan Projo pada 2 November 2026, Freddy Damanik menyebut putusan kedua lembaga peradilan tersebut berada dalam rezim hukum yang berbeda dengan mekanisme pemberhentian Wakil Presiden.
Projo juga tercatat aktif memberikan dukungan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam menghadapi polemik ijazah. Pada 5 November 2026, Budi Arie bahkan hadir bersama sejumlah pendukung Jokowi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Perkembangan terbaru mengenai pengunduran diri Gibran ini menjadi perhatian karena Budi Arie, yang sebelumnya merupakan salah satu tokoh relawan pendukung Jokowi, kini memberikan konfirmasi atas informasi tersebut.
Meski demikian, hingga Kamis pagi (12/11/2026), Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan belum melihat surat pengunduran diri Gibran. Dengan demikian, kepastian proses administrasi dan tindak lanjut konstitusional atas pengunduran diri tersebut masih menunggu perkembangan resmi dari pihak terkait.
