Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan lembaga resmi yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem pemerintahan Aceh. Keberadaannya memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sebagai lembaga independen, MPU memiliki kewenangan dan tanggung jawab tersendiri dalam memberikan fatwa serta pandangan keagamaan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Kemandirian tersebut menjadi penting untuk dipahami. MPU Aceh bukan bagian dari struktur organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga memiliki kewenangan dan mekanisme tersendiri dalam menentukan sikap keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kekhususan Aceh.
Namun, independensi bukan berarti menutup diri terhadap perkembangan fatwa dan persoalan keagamaan di tingkat nasional. Justru, setiap keputusan lembaga ulama harus mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan perlindungan terhadap umat.
Belakangan ini, perhatian publik tertuju pada keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara resmi menetapkan hukum haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape, yang ditetapkan pada 6 November 2026.
Dalam fatwa tersebut, MUI tidak hanya menetapkan hukum haram terhadap penggunaan vape, tetapi juga terhadap penyalahgunaan perangkat tersebut untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Bahkan, produksi serta aktivitas memperjualbelikan rokok elektrik juga dinyatakan haram.
MUI memiliki sejumlah pertimbangan dalam menetapkan keputusan tersebut, antara lain bahaya terhadap kesehatan, kerusakan lingkungan, serta prinsip sadd al-dzari'ah, yakni upaya mencegah suatu sarana yang berpotensi menjadi jalan menuju kemudaratan.
Salah satu persoalan serius yang menjadi perhatian adalah penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi zat terlarang.
Ancaman Narkoba Berkedok Liquid Vape
Perkembangan peredaran narkotika saat ini tidak lagi terbatas pada bentuk pil, serbuk, maupun cairan konvensional. Modus peredarannya terus berkembang mengikuti perubahan teknologi dan gaya hidup masyarakat.
Salah satu fenomena yang patut diwaspadai adalah penyalahgunaan cairan vape atau liquid yang diduga mengandung zat narkotika dan bahan berbahaya lainnya.
Secara kasatmata, cairan tersebut dapat terlihat seperti liquid vape biasa. Kemasan, warna, hingga cara penggunaannya dapat menyerupai produk rokok elektrik yang selama ini beredar di pasaran.
Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Masyarakat awam, khususnya orang tua, akan kesulitan membedakan produk vape biasa dengan cairan yang telah dicampur atau mengandung zat terlarang tanpa pemeriksaan laboratorium.
Temuan pengungkapan kasus narkotika yang melibatkan cartridge vape, termasuk pengungkapan barang bukti yang diduga mengandung etomidate di Batam pada awal November 2026, memperlihatkan bahwa perangkat rokok elektrik dapat disalahgunakan sebagai sarana konsumsi zat berbahaya.
Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Ketika perangkat yang awalnya dipasarkan sebagai alternatif rokok konvensional mulai disalahgunakan untuk mengonsumsi narkotika, ancaman terhadap generasi muda menjadi semakin nyata.
Kita tentu tidak ingin anak-anak muda Aceh terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba hanya karena menganggap vape sebagai bagian dari gaya hidup modern yang aman dan tidak berbahaya.
Lebih mengkhawatirkan lagi, penggunaan vape kini telah menjadi tren di berbagai kalangan anak muda. Perangkat tersebut mudah ditemukan, memiliki beragam bentuk dan rasa, serta dipasarkan melalui berbagai saluran perdagangan.
Di sinilah diperlukan pengawasan serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua, lembaga pendidikan, dan ulama.
Bagaimana Sikap MPU Aceh?
Setelah MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, kini muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat Aceh: bagaimana sikap MPU Aceh terhadap penggunaan, produksi, dan perdagangan vape?
Pertanyaan ini sangat relevan mengingat Aceh memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan kehidupan beragama dan penerapan syariat Islam.
Sebagai lembaga ulama yang memiliki kewenangan independen, MPU Aceh sepatutnya segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Bukan berarti harus secara otomatis mengikuti keputusan MUI, melainkan melakukan kajian mendalam berdasarkan dalil-dalil keagamaan, pertimbangan kesehatan, fakta lapangan, serta kondisi sosial masyarakat Aceh.
UUPA melalui Pasal 139 memberikan fungsi kepada MPU untuk menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah. Sementara Pasal 140 memberikan kewenangan kepada MPU untuk mengeluarkan fatwa, baik diminta maupun tidak diminta, terhadap berbagai persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
Artinya, persoalan vape bukan sesuatu yang berada di luar ruang lingkup perhatian MPU Aceh.
MPU memiliki ruang untuk mengkaji dan memberikan pandangan hukum terhadap fenomena tersebut. Apalagi, persoalan ini berkaitan langsung dengan perlindungan akal, kesehatan, keselamatan, dan masa depan generasi muda.
Jangan sampai MPU baru mengambil sikap ketika persoalan sudah semakin besar dan menimbulkan korban di tengah masyarakat.
Aceh membutuhkan panduan keagamaan yang jelas. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai bagaimana hukum menggunakan vape, bagaimana hukum memperjualbelikannya, serta bagaimana menyikapi pelaku usaha yang selama ini menggantungkan penghasilan dari bisnis tersebut.
Nasib Pelaku Usaha Vape Juga Harus Mendapat Kepastian
Di balik maraknya penggunaan vape, terdapat masyarakat yang menjalankan usaha penjualan perangkat dan liquid rokok elektrik. Tidak sedikit pelaku usaha yang telah menginvestasikan modal, menyewa tempat, mempekerjakan karyawan, dan menggantungkan kehidupan keluarganya dari bisnis tersebut.
Jika nantinya MPU Aceh mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape, tentu akan muncul konsekuensi sosial dan ekonomi yang harus diperhatikan.
Apakah seluruh Vape Store di Aceh harus menghentikan aktivitasnya? Apakah produk yang selama ini dijual tidak lagi boleh diperdagangkan? Bagaimana dengan stok barang yang sudah dibeli menggunakan modal besar? Bagaimana pula nasib para pekerja yang menggantungkan hidup dari usaha tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang jelas.
Namun, persoalan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan sesuatu yang terbukti membawa kemudaratan. Sebaliknya, apabila terdapat keputusan keagamaan yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, pemerintah juga harus memikirkan langkah transisi, pembinaan, dan alternatif usaha bagi pelaku bisnis yang terdampak.
Jangan sampai masyarakat dibiarkan kebingungan tanpa kepastian, sementara pemerintah daerah tidak menyiapkan langkah antisipasi.
Karena itu, jika MPU Aceh mengambil keputusan serupa dengan MUI, Pemerintah Aceh harus ikut hadir menyusun kebijakan yang terukur agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru.
Syariat Islam Harus Hadir Melindungi Generasi Muda
Aceh dikenal sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam. Nilai-nilai agama tidak hanya menjadi identitas masyarakat, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun kehidupan sosial.
Oleh sebab itu, setiap persoalan yang berpotensi merusak generasi muda harus menjadi perhatian bersama.
Dalam tujuan syariat Islam atau maqashid syariah, terdapat prinsip menjaga akal (hifz al-aql) dan menjaga jiwa (hifz an-nafs). Kedua prinsip ini sangat relevan dalam menyikapi persoalan penggunaan zat adiktif, narkotika, serta produk yang berpotensi membahayakan kesehatan.
Kita tidak ingin generasi muda Aceh tumbuh dalam lingkungan yang menganggap penggunaan vape sebagai sesuatu yang biasa, tanpa memahami risiko kesehatan maupun kemungkinan penyalahgunaannya.
Lebih jauh, kita juga tidak ingin perangkat yang awalnya dianggap sebagai alternatif rokok justru menjadi celah baru bagi peredaran narkotika di kalangan anak muda.
Namun, penanganannya harus tetap berdasarkan kajian ilmiah dan fakta hukum. Tidak semua liquid vape boleh langsung dianggap mengandung narkotika. Perbedaan antara produk vape biasa dan cairan yang disalahgunakan harus dipahami secara objektif agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang keliru.
MPU Aceh Harus Segera Mengambil Sikap
Pada akhirnya, persoalan vape tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan atau kampanye bahaya narkoba. Dibutuhkan sikap kelembagaan yang jelas, kajian yang mendalam, serta langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan.
MPU Aceh diharapkan segera menggelar kajian dan pembahasan khusus mengenai hukum penggunaan, produksi, distribusi, serta perdagangan rokok elektrik. Jika diperlukan, MPU dapat melibatkan tenaga ahli kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, akademisi, dan pihak terkait lainnya sebagaimana dimungkinkan dalam pelaksanaan tugasnya.
Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat sekaligus bahan pertimbangan bagi Pemerintah Aceh dalam menyusun kebijakan.
Kita harus memahami bahwa menjaga generasi muda dari ancaman narkotika bukan hanya tugas kepolisian. Ini merupakan tanggung jawab bersama, termasuk ulama dan pemerintah.
Independensi MPU Aceh harus menjadi kekuatan untuk melahirkan keputusan yang objektif, tegas, dan berpihak pada kemaslahatan umat.
Aceh tidak boleh terlambat merespons persoalan ini. Jangan menunggu sampai penyalahgunaan vape semakin meluas, korban semakin banyak, dan generasi muda semakin sulit diselamatkan.
Jika memang hasil kajian MPU menunjukkan adanya kemudaratan yang menjadi dasar penetapan hukum haram, maka masyarakat membutuhkan keputusan yang jelas dan pemerintah harus menindaklanjutinya melalui kebijakan yang sesuai dengan kewenangannya.
Sebab, masa depan generasi muda Aceh jauh lebih berharga daripada sekadar mempertahankan sebuah tren. Syariat Islam harus hadir bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai pedoman nyata dalam melindungi umat dari segala bentuk kemudaratan.
