JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bersifat final.
"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding,” kata Yusril melansir Antara, Rabu, 11 November 2026.
Yusril menambahkan, demikian juga dengan Mahkamah Agung juga tidak ada lagi yang dapat memberikan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan ini.
“Oleh karena itu, tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Menko Yusril menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa pagi, 10 November 2026.
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka kian diperbincangkan pasca bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Wapres Gibran menyebut, banyak saran dan masukan dari Presiden Prabowo terkait dinamika yang ia hadapi saat ini termasuk fight di PTUN.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," kata Gibran.
Tidak hanya itu, Wapres juga mengatakan akan fight berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Pernyataan Gibran terkait fight ini kemudian dibantah langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan.
Syahganda menjelaskan bahwa pernyataan dukungan fight dalam membuktikan keabsahan ijazah melalui PTUN sudah tidak dapat diubah lagi.
Menurut Syahganda, surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming Raka sudah final dan bersifat mengikat seperti yang disampaikan Yusril Ihza Mahendra.
"Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN. Artinya, itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda.
Dia menegaskan bahwa saran Presiden adalah yang diutarakan oleh Menko Yusril terkait proses hukum lanjutan usai putusan MA dan MK menyangkut surat keterangan ijazah Wapres.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril," tuturnya.
