BENER MERIAH – Tindakan penertiban dan pencopotan pamflet serta papan informasi harga kopi gelondong merah (red cherry)oleh Satpol PP di Kabupaten Bener Meriah, Aceh menuai protes luas dari berbagai kalangan. Sabtu, 14 November 2026.
Tindakan ini menjadi sorotan utama di kabupaten tersebut karena dinilai menghilangkan transparansi pasar dan membuat petani kehilangan acuan perbandingan harga yang jelas.
Sejumlah warga dan petani menilai pencabutan papan harga tersebut membatasi akses informasi mereka terhadap pergerakan harga kopi yang kerap berfluktuasi setiap pekannya.
Tanpa adanya papan harga yang terpampang secara terbuka di setiap titik penampungan, petani kesulitan membandingkan harga jual antar-pengepul.
"Banyak sekali pengepul di sepanjang jalan kampung. Sangat tidak mungkin bagi petani yang membawa hasil panen harus berhenti dan menanyakan harga tampung satu per satu ke setiap pengepul," ungkap salah seorang warga menyikapi kondisi di lapangan.
Selain membuang waktu, ketiadaan informasi harga secara fisik dikhawatirkan memicu kerawanan permainan harga sepihak oleh oknum pengepul.
Masyarakat juga menyoroti bahwa ketergantungan pada informasi digital melalui grup media sosial bukanlah solusi yang adil, mengingat tidak semua petani memiliki ponsel pintar (smartphone), akses internet, maupun waktu luang untuk terus memantau perkembangan harga secara daring.
Masyarakat mendesak pemerintah daerah segera menindaklanjuti persoalan ini secara nyata di lapangan agar petani tidak terus dirugikan akibat keterbatasan informasi di masa panen.
Menyikapi hal itu, Bupati Bener Meriah melalui Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bener Meriah, Ilham Abdi SSTP MAP menjelaskan bahwa Pemkab tidak bermaksud membatasi aktivitas perdagangan, mengintervensi mekanisme pasar, ataupun menghambat pedagang dalam menyampaikan informasi harga kopi kepada masyarakat.
Ilham menegaskan bahwa kehadiran personel Satpol PP di lapangan bukanlah kegiatan razia untuk melarang aktivitas jual beli maupun membatasi informasi harga kepada publik.
Menurutnya, persepsi yang berkembang terkait larangan penulisan harga beli kopi di lapak pengepul murni disebabkan oleh kesalahpahaman komunikasi di lapangan.
"Bukan razia, tetapi jika berkembang menjadi larangan penulisan harga, itu hanya miskomunikasi di lapangan," ujar Ilham Abdi dalam keterangannya.
Pihak Pemkab Bener Meriah memastikan tidak bermaksud mengintervensi mekanisme pasar yang sehat.
Meski demikian, publik dan berbagai elemen masyarakat kini menantikan langkah tindak lanjut serta instruksi tegas dari pemerintah daerah kepada jajaran di lapangan agar para pengepul dapat kembali memasang papan informasi harga secara terbuka demi melindungi hak-hak petani kopi Gayo.
